Oleh: Ir. Fransiscus Go (diambil dari buku Mengakhiri Era Tenaga Kerja Murah)
Matahari Oktober 2012 untunglah tak terlalu garang bersinar. Agus ada di antara unjuk rasa dua ribuan buruh yang memasok bahan produksi merek terkenal, Adidas, dan Mizuno.
“Kami menuntut manajemen PT Panarub Dwikarya mempekerjakan dan membayar upah 1300 karyawan lain dirumahkan sebelumnya, gara gara demo,” katanya.
Agus dan ribuan buruh bertahan sampai jelang matahari tenggelam. Hari itu bentrokan fisik terjadi. Buruh merangsek menuju pabrik dan polisi menghadang. Perjuangan mereka di hari-hari selanjutnya amat panjang. Dan itu juga hanya sebagian perjuangan karena ada yang lebih mendasar.
Upah murah. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan, perusahaan multinasional di Indonesia sangat mampu membayar kenaikan upah minimum. Perusahaan perusahaan itu menjual produknya seharga “Harga satu baju merek Nike, Adidas, Puma, Hammer yang diproduksi di Indonesia kalau dijual, sama dengan upah buruh satu bulan,”kata Presiden KSPI, Said Iqbal.”
Sepotong baju Hammer di Singapura dipatok sekitar US $300 per potong,” lanjutnya. Sedangkan upah minimum hanya Rp2,2 juta per bulan atau sekitar US $190. Para buruh pabrik-pabrik itu tak akan pernah bisa menukar satu bulan gajinya dengan sepotong baju yang mereka produksi.
Dalam contoh terkini, harga kostum Timnas Inggris dipergunjingkan setelah Nike membanderol 90 euro. Harian Mirror menuliskan Nike membuat kostum-kostum Inggris itu di 40 pabrik asal Indonesia dan menyerap tenaga kerja mencapai 171.000 orang. Alasan Nike membuatnya di Indonesia karena harga tenaga kerja yang amat murah.
Biaya produksi di Indonesia hanya 4 euro. Dengan hitungan upah minimum Rp2,2 juta per bulan maka setiap pekerja Indonesia yang menjahit kostum Inggris mendapat tak sampai 6000 ribu per jam.
“Saya menjahit kostum Nike tiap 30 detik, sekitar 120 buah per jam di pabrik. Tetapi saya dan teman kerja saya mendapat gaji di bawah standar untuk mendapat makanan, rumah, perawatan kesehatan, dan edukasi untuk keluarga yang memiliki anak,” cerita seorang buruh bernama Aida, seperti dikutip harian Inggris itu.
Hal ini juga digambarkan dalam sebuah film dokumenter buah karya jurnalis asal Australia, John Pilger, yang rilis pada tahun 2002. Si empunya film membeli sepotong celana di counter GAP seharga 112 ribu rupiah dan sepatu dengan banderol harga 1,4 juta rupiah. Sedangkan upah sebulan buruh GAP, Adidas, dan Nike di Indonesia
kala itu hanya 500 ribu rupiah. “Untuk membeli tali sepatunya saja tak cukup,” kata Pilger.
John Pilger menyuguhkan gambaran bagaimana World Trade Organization (WTO) didukung Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Dunia memasuki negara berkembang untuk memuluskan kepentingan segelintir penguasa pasar. Salah satunya adalah menciptakan buruh murah melalui intervensi kebijakan.
Menurut Pilger dalam film ini, globalisasi didesain agar menguntungkan negara-negara maju Dalam pandangan berbeda, globalisasi ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi menjadi ancaman karena berpotensi menggerus peran
negara dalam melindungi hak-hak warganya. Namun, di sisi lain ada peluang bagi negeri ini untuk menjadi bagian dari negara maju yang berpendapatan tinggi.
Itu sebabnya, di era globalisasi ini, pemerintah seperti menghadapi sebuah dilema. Di satu sisi pemerintah harus tetap memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dari “serangan” tenaga kerja impor, namun di sisi lain harus tetap mempertahankan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan sektor industri.
